Wednesday, 18/7/2018 | 8:26 UTC+7
Berita Otomotif Indonesia

Faktor Keselamatan Diabaikan, Larangan Modifikasi Motor Segera Terbit

Modifikasi Motor

Otolibs.com – Memodifikasi motor merupakan salah satu tren yang tidak akan lekang dimakan zaman. Membuat motor “custom” ini memang semakin diminati lantaran konsumen dapat memiliki motor yang sama sekali “baru” yang terasa sangat personal karena tidak dimiliki motor lain.

Karena banyaknya permintaan modifikasi menyebabkan menjamurnya builder yang menyediakan jasa modifikasi motor. Namun sayangnya tidak semua builder mematuhi aturan standar dalam membuat custom bike. Tidak sedikit builder yang mengejar biaya produksi murah guna menggaet konsumen tapi malah membuang faktor penting yaitu keselamatan.

Pro Kontra Larangan Modifikasi

Klarifikasi Pihak Kepolisian

Karena banyaknya protes serta berita yang simpang siur tentang terbitnya larangan modifikasi ini, maka pihak kepolisian pun melakukan klarifikasi. Melalui Kombes Pol Unggul Sedyantoro yang menjabar Analis Kebijakan Korlantas Polri, pihak kepolisian menyampaikan bahwa polri tidak sepenuhnya melarang, namun menertibkan.

Mengubah kondisi kendaraan dari wujud aslinya haruslah sesuai dengan standar. Pertimbangan seperti kualitas produk yang digunakan, penghitungan sudut rangka sampai pengelasan harus dipenuhi agar faktor keselamatan bisa tercapai.

Aturan Modifikasi Sudah Lama Ada

Sebenarnya aturan tentang modifikasi ini bukan baru-baru ini diterbitkan. Aturan ini sudah ada sejak delapan tahun lalu yang tertuang dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Seperti yang tertera dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 juncto Pasal 123 ayat (1) huruf b juncto Pasal 131 huruf (e) PP No 55/2012 maka yang dimaksudkan dengan modifikasi adalah perubahan tipe berupa dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.

Selain faktor keselamatan dari kendaraan modifikasi yang harus diperhatikan, perubahan isi dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan juga diharuskan. Setiap kendaraan yang sudah diubah dari bentuk aslinya harus memperbarui STNK miliknya sesuai dengan perubahan yang dilakukan dan mendapatkan surat izin uji tipe yang diterbitkan oleh dinas perhubungan.

Bagi yang melanggar aturan tersebut maka harus bersiap dengan sanksi tegas sesuai yang tertera di dalam Pasal 175 ayat 2 huruf a UU yaitu diberikan peringatan maksimal sebanyak tiga kali dalam jangka waktu masing-masing 30 hari kalender. Jika Tetap tidak menurut maka denda paling banyak Rp 24.000.000 sudah menanti di depan mata.

About

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *